Minggu, 01 Januari 2012

Pheeet...! KPA Peras GAM Atasnamakan Tawanan Perang Aceh Di Cipinang

Pemerasan berkedok sering terjadi ditengah sulitnya kondisi ekonomi dikalangan masyarakat, saling menipu menggunakan rumus laut ikan besar memakan ikan kecil juga berlaku di kalangan manusia yang beriman kepada Allah ta’ala.




Syahdan, bermula kejadian tipu menipu juga terjadi dikalangan Pejuang Gerakan Aceh Merdeka yang kini bertransformasi menjadi Komite Peralihan Aceh atau KPA yang mendirikan sebuah Partai Politik Lokal yaitu Partai Aceh.

Entah akibat gagalnya implmentasi MoU Helsinki yang mengamanahkan agar mantan kombatan diberikan lahan pertanian dan jaminan ekonomi hingga eks GAM atau KPA ini melakukan tipu menipu untuk mendapatkan sedikit ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan keluarganya.

Kala itu selesai diskusi disebuah kantor LSM anti korupsi di kota Lhokseumawe dengan warga dari Simpang Keuramat Aceh Utara yang kebanyakan dari mantan kombatan GAM, eks PCC, wartawan tempo dan seorang aktivis mahasiswa soal PT Satya Agung dan wacana pembangunan batalion baru di Simpang Keuramat.

Matlan, Panglima Muda daerah itu, bercerita soal kekecewaannya terhadap implementasi MoU Helsinki, dia mencontohkan tahanan politik dan narapidana politik Aceh [Tapol/Napol] atau sering disebut tawanan perang Aceh oleh aktivis mahasiswa yang sampai saat ini masih mendekam didalam penjara Cipinang Jakarta.

Mereka diasingkan kesana oleh pemerintah Indonesia setelah putusan hakim dengan kasus bom Bursa Efek Jakarta tahun 2000. Ismuhadi, Irwan Kopassus dan Ibrahim Kostrad harus menjalani putusan hukuman seumur hidup, sementara petinggi GAM justru tidak mengakui mereka sebagai GAM hingga list nama mereka untuk diberi amnesti yang dimasukkan oleh Irwandi Yusuf dihapus oleh Malek Mahmud dan Zakaria Saman dkk, begitu kata Irwandi di media.

Nah itu dia yang membuat bingung eks kombatan GAM dilapangan, mereka sangat sayang dan rindu untuk melihat tawanan perang kembali ke Aceh, “adak kupi pancoeng itanyoe hinoe di Nanggroe jeut tajak ho yang tajak, tapee ho yang tapee, tapi jeh ngen seperjuangan lam penjara?” Curhat Panglima Muda itu

“Barosa bang Brahim Kostrad na geutelepon, geulake batu beulanja bacut, kalon kirem bacut keu ngon, ge nyan, ngen lam penjara hana so meupakoe pih, aci meunyoe awak nyan ka kaya, mandum seunoh keunan” sambungnya.

Begitu ihklas eks kombatan GAM untuk tawanan perang, mereka sangat dirindukan untuk kembali ke Nanggroe. Tetapi pedihnya, Panglima Muda tidak tau bahwa dia telah dikibuli oleh teman seperjuangannya sendiri, yang telpon dan meminta sedikit bantuan ekonomi yang mengaku dirinya Ibrahim Kostrad atau tawanan perang di Cipinang, ternyata orang lain yang sedang mencari rejeki ditengah sulitnya kondisi ekonomi.

Kejadian tipu menipu sesama eks GAM bukan hanya ini, tetapi sering terjadi di Bireuen, dan seluruh daerah. Hal tersebut diakui sendiri oleh trio tawanan perang Aceh, salah satunya Ibrahim Kostrad.

“Neutuloeng peugah siat, ilon hana tom lonjak meulake kirem-kirem peng, bek ijak publoe nan lon, neupeugah siat, bek le neubi kirem meunyoe na ditelpon lom,” Keluhnya pada seorang mahasiswa via telpon seluler melalui seorang keluarganya.

Mendengar hal tersebut si mahasiswa ini langsung menghubungkan antara tawanan perang dan Panglima Muda, setelah tersambung mereka lansung berkomunikasi tak ubahnya seorang adik dengan kakaknya yang sempat hilang selama 10 tahun.

Sang tawanan perang mengamanahkan agar kedepan siapapun yang meminta uang mengatasnamakan nama dia agar tidak diberi, dia juga meminta agar hal tersebut disampaikan juga kepada seluruh kawan-kawan seperjuangan.

“Saya tidak pernah meminta-minta” katanya, “Tolong sampaikan ke media agar semua kawan-kawan tau” Tambah tahanan perang yang diteroriskan oleh elit GAM itu..


Polisi Aktor Utama Pelanggaran HAM di Aceh





Selama tahun 2011, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia [YLBHI]  Lembaga Bantuan Hukum [LBH] Banda Aceh menerima dan menangani kasus sebanyak 145 Kasus pelanggaran HAM di Aceh. Kamis [29/12].
Hal tersebut di ungkapkan oleh  Direktur LBH Banda Aceh, Hospinovizal Sabri, SH melalui Kepala Divisi Hak Sipil Politik, Syahminan Zakaria SH dalam konperensi pers catatan akhir tahun YLBHI LBH Banda Aceh di Petuah Toe Cafe.

LBH Banda Aceh menilai, Pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang tahun ini menunjukkan bahwa Hak Asasi Manusia belum menjadi bagian kerja [Mainstreaming] dari Rezim Pemerintahan Aceh saat ini.
Sepanjang tahun 2011, LBH Banda Aceh mencatat terjadi 60 kasus pelanggaran HAM dengan perincian 41 kasus pelanggaran Hak Sipil Politik dan 19 kasus pelanggaran Hak Ekonomi Sosial Budaya.
Data pelanggaran HAM ini merupakan hasil data base LBH Banda Aceh sepanjang tahun 2011 yang berasal dari 4 kantor yakni, Banda Aceh, Lhokseumawe, Takengon dan Meulaboh.

Mengenai Pelanggaran Hak Sipil Politik yang mendominasi adalah kasus pelanggaran hak kesamaan di depan hukum berjumlah  sebanyak 12 kasus, pelanggaran hak anak 9 kasus, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang berjumlah 6 kasus, pelanggaran hak atas proses peradilan yang adil dan bersih 6 kasus, penyiksaan dan penganiayaan 5 kasus, pelanggaran hak kebebasan berpendapat dan berekspresi 2 kasus, dan pelanggaran hak napi 1 kasus.
Wilayah terbanyak terjadinya pelanggaran hak sipol adalah Banda Aceh dengan 7 kasus, diikuti dengan Meulaboh, Takengon dan Lhokseumawe masing-masing 5 kasus.

Sama seperti catatan akhir  tahun 2010 LBH Banda Banda Aceh lalu, pada tahun ini, polisi masih menjadi aktor utama pelaku pelanggaran hak sipil politik yaitu 20 kasus pelanggaran hak sipol dilakukan oleh polisi, diikuti Pengadilan 5 kasus, Lapas 3 kasus, pemerintah daerah 2 kasus, person/ individu 8 kasus, dan TNI, Kejaksaan, Guru, serta Advokat masing-masing 1 kasus.
Menurut LBH, Ketidak optimalan reformasi polisi ini disebabkan polisi masih melakukan pelanggaran ham dalam melaksanakan tugas pokoknya. Beberapa pelanggaran ham yang dilakukan polisi seperti penyiksaan dalam penyidikan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, eksekusi diluar proses hukum dan melakukan pembiaran perkara.

Lemahnya akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam institusi polisi sendiri merupakan salah satu penyebab polisi menjadi aktor dominan pelanggaran HAM. Ketidakmauan dan ketidakmampuan polisi untuk menindak anggota sendiri menyebabkan tidak adanya pelajaran yang dapat di petik sehingga pelanggaran-pelanggaran HAM masih terus dilakukan oleh polisi.
 


Mengenai kasus Pelanggaran hak Ekonomi Sosial Budaya, LBH Banda Aceh mencatat tahun 2011 terjadi 19, sementara dalam tahun 2010 terjadi 39 kasus pelanggaran hak ekonomi sosial budaya.
 

Pelanggaran hak ekonomi sosial budaya yang dominan selama tahun 2011 adalah sengketa tanah struktural 8 kasus, perburuhan 5 kasus, Mal praktek kedokteran 1 kasus, penelantaran pasien 1 kasus, hak atas pendidikan 2 kasus , hak atas kehidupan yang layak 1 kasus, konflik rumah bantuan korban banjir 1 kasus, dan dugaan penipuan modal usaha bagi petani 1 kasus.
 

Sepanjang tahun 2010 LBH Banda Aceh mencatat Peningkatan kasus Ekosob yang sangat tinggi terjadi pada kasus perburuhan dan masih terjadinya dan berulangnya sengketa tanah struktural sepanjang 2010.
Dalam tahun 2011 LBH Banda Aceh telah memberikan layanan bantuan hukum cuma-cuma. Bantuan hukum Cuma-Cuma [BHC], Bantuan Hukum Cuma-Cuma tersebut berikan kepada kategori tidak mampu ditunjukkan dengan surat keterangan tidak mampu secara ekonomi sehingga yang bersangkutan benar-benar berhak untuk dilayani. Selain itu, dapat pula dilihat dari kemampuan klien untuk membayar advokat berdasarkan pendapatannya.

Sepanjang tahun 2011 tercatat sebanyak 85 kasus Bantuan Hukum Cuma-Cuma [BHC].  Sedangkan tahun 2010 sebanyak 146 kasus BHC yang ditangani LBH Banda Aceh. Jenis kasus bantuan hukum Cuma-Cuma dalam tahun ini terdiri dari kasus perdata, pidana, baik perceraian, penganiayaan, sengketa tanah hak milik, sengketa warisan dan sebagainya. Dalam layanan bantuan hukum 
 BHC, jumlah penerima manfaatnya adalah sebanyak 85 orang yang terdiri dari 56 laki-laki dan 29 perempuan. 

Rabu, 28 Desember 2011

"Turki Takkan Mengintervensi Iran"

Foto : Menlu Turki Ahmet Davutoglu  (reuters)




TEHERAN - Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoglu mengatakan, Turki tidak akan ikut bergabung dengan rekan-rekan Baratnnya untuk mengintervensi Iran.

"Turki takkan melakukan intervensi terhadap Iran," ujar Davutoglu, seperti dikutip Gulf Today, Selasa (27/12/2011).

Setelah munculnya insiden penyerangan Kedutaan Besar Inggris di Kota Teheran, Iran, Iran kerap menerima kecaman-kecaman dan sanksi dari Barat. Amerika Serikat (AS) bahkan sudah meminta Turki agar bersikap tegas dan mejatuhkan sanksi kepada Negeri Persia itu.

Namun Davutoglu menjelaskan, hubungan antara Turki dan Iran selama sembilan tahun ini cukup meningkat dan akan terus semakin membaik. Davutoglu juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Ali Akbar Salehi dan mendiskusikan kerja sama bilateral serta perkembangan di Timur Tengah.

Turki juga menegaskan, Iran berhak untuk memiliki teknologi nuklir yang digunakan untuk kepentingan damai. Turki juga meminta agar isu nuklir Iran diselesaikan lewat jalur dialog.

Pada November lalu, Salehi juga mengatakan, banyak pihak di dunia ini yang berencana untuk merusak hubungan Turki dan Iran, hal itulah yang menjadi pusat kekhawatiran Iran. Pertemuan antara Salehi dan Davutoglu juga ditujukan untuk menghindari segala bentuk perselisihan yang ada.
 
Salah satu hal yang sempat menegangkan hubungan Turki dan Iran adalah keberadaan sistem pertahanan misil North Atlantic Treaty Organization (NATO) yang ada di Turki. Iran sebelumnya juga sudah meminta Turki agar menarik diri dari perjanjian pertahanannya dengan NATO. Karena Iran menganggap misil itu digunakan untuk melindungi Israel.(rhs)


okezone
Foto : Capres Mesir Mohamed ElBaradei (redactednews)

KAIRO - Salah seorang kandidat Presiden Mesir Mohamed ElBaradei mengatakan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan melakukan apapun untuk mencegah Mesir agar tidak menghapus perjanjian damai dengan Israel. ElBaderei juga yakin, ada dialog rahasia dibalik perjanjian itu.

Dalam wawancaranya dengan media Iran, mantan Ketua Badan Atom Internasional (IAEA) itu juga mengatakan, ada sebuah kesepakatan rahasia antara Amerika Serikat (AS) dan Mesir terkait hubungan Mesir dan Israel pada saat penandatanganan Perjanjian Camp David.

"Negosiasi antara Mesir dan AS dilakukan dengan diam-diam dan rahasia. Militer Mesir sebelumnya mengatakan, pembicaraannya dengan AS adalah untuk membahas kelanjutan bilateral, namun saya yakin, AS ingin memastikan perjanjian damai itu benar-benar berlaku meski kelompok Islam berhasil menguasai pemerintahan Mesir," ujar ElBaradei, seperti dikutip Fars, Rabu (28/12/2011).

Saat ini, dua partai Islam tampil sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan umum Mesir, mereka adalah Ikhwanul Muslimin dan kelompok Salafi. Kelompok Salafi yang tampil lebih keras daripada Ikhwan dikabarkan akan mengadakan dialog dengan Israel.

Meski demikian, kelompok Ikhwan belakangan ini menilai, perjanjian damai antara Israel dan Mesir merupakan suatu hal yang mencerminkan kecerobohan.

"Sangatlah umum, akan ada pembelajaran dan perevisian sebuah isu yang dilakukan oleh negara yang baru saja mengalami revolusi. Perevisian Perjanjian Camp David akan menjadi prioritas pertama bagi Pemerintahan Mesir yang baru," demikian ujar pejabat senior Ikhwanul Muslimin.(rhs)



http://international.okezone.com/read/2011/12/28/412/548282/ada-rahasia-dibalik-perdamaian-israel-mesir

AS sedang krisis tapi mampu "menyumbang" 235 juta dolar untuk Israel




AMERIKA SERIKAT – Negara yang dikenal “super power” , Amerika Serikat sedang mengalami krisis ekonomi, namun mampu memberikan bantuan kepada militer Israel sebanyak 235 juta dolar untuk pengembangan roket israel dan sistem rudal mereka.

Berdasarkan media resmi Israel, sebagian besar uang dari AS rencananya akan dihabiskan untuk pengembangan sistem David Sling, yang dirancang untuk mencegat roket menengah dan jarak panjang, dan rudal jelajah, dan sistem Arrow 2 dan 3 yang dipakai melawan rudal balistik jarak panjang.

Menteri urusan Militer Israel mengatakan dana tambahan mencapai hingga diatas tiga miliar dolar dalam bantuan militer tahunan yang “disumbang” Washington untuk rezim Tel Aviv.

Pada bulan Maret lalu, Israel mendeklarasikan sistem operasional “Iron Dome” nya.

Israel mengatakan sistem itu, didanai oleh AS, telah direncanankan digunakan untuk melindungi Israel Selatan melawan serangan-serangan roket dari wilayah Palestina terjajah.

Tiga miliar dolar Washington direncanakan akan tetap mengalir lancar ke kantong Israel selama 10 tahun dimulai dari 2007.

Ini adalah salah satu bukti loyalitas AS kepada Israel RELA menjadi kacungnya israel,